Dewiultralight08's Blog

Just another WordPress.com site

Peraturan Kementrian Pertanian vs Peraturan Kementrian Lingkungan Hidup

Peraturan merupakan suatu aturan yang harus dipatuhi. Peraturan hadir untuk mengatur dan membuat hidup dalam kehidupan bermasyarakat ini tertib, aman, nyaman, dan terkontrol. Jika tidak dibuat peraturan, maka hal yang ditakutkan adalah ada orang-orang yang tidak mengerti dengan kehidupan sosial atau berbuat seenaknya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Hal ini tentu wajar dikhawatirkan, karena manusia memiliki peluang atau potensi untuk merusak atau melakukan hal-hal yang menurutnya baik untuk dirinya sendiri, namun mengganggu kehidupan orang lain. Misalnya bisa saja ada sekelompok orang yang dengan seenaknya menebang pohon ditengah hutan, tanpa menanamnya kembali dan akhirnya mengakibatkan terjadinya tanah longsor. Itu bisa dianggap bahwa sekelompok orang tersebut tidak bertanggung jawab, semaunya sendiri dan tentu merugikan orang banyak.

Untuk membuat keadaan tertib dan semuanya berjalan normal, maka dibentuklah peraturan. Contoh diatas hanyalah contoh kecil dari pentingnya diberlakukannya sebuah peraturan. Dalam kehidupan masyarakat yang lingkupnya kecil (lingkungan RT/RW), keberadaan peraturan sungguh penting, apalagi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang lingkupnya lebih luas dan kompleks. Kementrian pertanian, kementrian lingkungan hidup, kementrian Pemberdayaan perempuan, Dinas Tata Ruang dan kementrian-kementrian (badan-badan) lain juga memiliki peraturan yang mengatur bidang masing-masing. Peraturan tidak hanya dimiliki oleh bagian yang bergelut dibidan yudikatif, namun badan-badan yang bergerak dalam bidang lainnya seperti yang telah disebutkan diawal, juga membutuhkan peraturan.
Salah satu peraturan yang ada dalam dinas Tata Ruang adalah dalam setiap kawasan perkotaan minimal memiliki 30% ruang terbuka hijau dari 100% lahan perkotaan yang dimiliki. Jika hal ini tidak terpenuhi (misalnya lahan terbuka hijau hanya ada 10%), maka akan ada sanksi khusus atas pelanggaran ini yang diatur dalam peraturan (Undang-Undang) tersebut.

Peraturan tidak hanya berisi tentang hal-hal yang harus dilakukan, hal-hal yang tidak boleh dilakukan, beserta sanksi-sanksinya. Dalam suatu peraturan atau Undang-Undang biasanya juga menjelaskan definisi-definisi suatu istilah yang berhubungan dengan bidang masing-masing. Penjelasan ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi terhadap istilah itu, sehingga tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan semua pihak. Namun terkadang penjelasan-penjelasan dalam peraturan-peraturan tersebut berbeda dari Badan satu dengan Badan lainnya, dimana Badan tersebut memiliki bidang yang hampir sama. Misalnya kementrian pertanian mendefinisikan tanah yang sanagt curam adalah tanah yang kemiringannya (derajat kemiringan) memiliki sudut sebesar > 40%, sedangkan perturan dari kementrian lingkungan hidup mendefinisikan tanah yang sangat curam adalah tanah yang memiliki derajad kemiringan lerengnya > 65%. Dengan adanya perbedaan ini, bukanlah tidak mungkin akan menimbulkan kerancuan dan menimbulkan suatu sikap kebingungan bagi pihak yang berkepentingan dengan tanah yang miring (berlereng).

Kategori Kemetrian Pertanian(%) Kementrian Lingkungan Hidup (%)
Datar 0-8 0-3
Landai/berombak 8-15 3-8
Agak miring/bergelombang 8-15
Miring berbukit 15-30
Agak curam 15-25 30-45
Curam 25-40 45-65
Sangat curam > 40 > 65

Melihat perbandingan tabel diatas menurut penulis, peraturan dalam SK kementrian pertanian tidak begitu rinci dalam mendefinisikan kategori kelerangan tanah dibnadingakan kementrian lingkungan hidup. Hal ini terjadi mungkin karena faktor pembentuk dan kegunaan dimasing-masing bidang yang dikaji. Saat tanah memiliki kemiringan > 40%, tanah tersebut sudah tidak dapat lagi dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Sehingga definisi yang muncul adalah tanah yang memiliki kemiringan lereng > 40% adalah tanah yang sangat curam. Sedangkan dalam bidang lingkungan hidup tanah yang memiliki derajat kemiringan > 40% masih bisa dimanfaatkan untuk menanam pohon guna melestarikan lingkungan dan apabila kemiringan tanahnya sudah mencapai > 65% tanah tersebut sudah tidak bisa lagi dimanfaatkan. Sehingga definisi yang muncul adalah tanah yang memiliki kemiringan lereng > 65% adalah tanah yang sangat curam.

Dan jika disuruh memilih mana yang lebih tepat dan lebih baik dalam pendefinisian ini, maka penulis memilih semuanya baik dan memiliki kegunaan yang tepat dibidangnya masing-masing. Namun penulis lebih setuju jika peraturan dari kemetrian lingkungan hidup digunakan dalam mendefinisikan derajat kelerengan suatu tanah dikawasan perkotaan. Karena tingkatan-tingkatan dalam pendefinisiannya lebih detail dan cocok digunakan dalam perencanaan wilayah dan kota, tentunya guna mendefinisikan suatu kelerengan tanah, apakah tanah dikawasan kota A dalam kategori landai ataukah datar? Apakah permukiman dikawasan C berada di tanah yang agak miring? Apakah bisa dibangun bangunan yang berada di bantaran sungai?. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa menggunakan definisi dari kementrian lingkungan hidup.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: